Feeds:
Posts
Comments

Poppy Ismalina

”Maaf lho nek dijatah semono, dadine awake dewe nyadong diparingi pemerintah sego sekepel;, kulo milih dados pengungsen mandiri supados saget neda saking mbudidaya piyambak.”

Demikian komentar seorang korban bencana Merapi, 60 tahun, asal dusun Pelemsari (Kinahrejo), Umbulharjo, Cangkringan, yang berjarak 4 kilometer dari Merapi dalam obrolan santai (25/11) di salah satu posko pengungsian di Sleman, Yogyakarta. Continue Reading »

Advertisements

Seri diskusi sosial demokrasi yang diselenggarakan kerjasama antara Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP UGM) dengan Center For Social Democratic Studies (CSDS) mengambil tema ‘Menyoal Negara Dalam Negara Kesejahteraan’ menghadirkan narasumber Prof. Dr. PM. Laksono, antropolog, Kepala PSAP UGM dan Poppy Ismalina PhD wakil direktur Penelitian dan Pelatihan FEB UGM. Selama ini kita seolah mengenal negara, padahal yang sering disebut negara adalah pemerintah, sehingga menunjukkan, bahwa pemahaman kita mengenai negara dan pemerintah tunggal. Pemerintah itu negara dan negara itu pemerintah. Continue Reading »

By Poppy Ismalina

Faculty of Economics and Business, UGM;Center for Economic and Policy Studies, UGM

PhD Student ,Faculty of Economic and Business, Univ. of Groningen, the Netherlands

poppy_ismalina@yahoo.com; P.Ismalina@rug.nl

 

 

It is tempting to see national and local economic initiatives in most countries as guided by neoclassical economics principles. Nevertheless, many scholars argue this economic mainstream has seen two strong and mutually inconsistent trends over the past twenty years: a return to dominance by the pure neoclassical tradition, after a period of contention with competing paradigms, and an attempt by economists to greatly broaden their subject matter. This odd, simultaneous narrowing and broadening of perspective has resulted from the virtual demise of institutional economics in its mid-century form.

In this article, I draw that mainstream economics attempts to build an enormous super-structure on a narrow and fragile base. It would be the main reason why we should be against neoclassical economics and other its derivatives. However, it does not mean we should be anti market. There is no reason to be anti market since market always prevails when people make transactions with each other. The main problem is mainstream economics does not explain market institutions as the outgrowth of individual action, and so falls back to accounts based on gross features of the environment. It makes it difficult to recognize how economic action is constrained and shaped by the structures of social relations in which all real economic actors are embedded in the market.

Continue Reading »

Oleh Poppy Ismalina (Dosen FE UGM)

The loss of local self-determination in the face of the growing power of global markets is evident around the world, but CIVIC LEADERS could reverse that trend.

 

(Severyn T.Bruyn, “A Civil Economy”, 2003)

I. Partisipasi ala Indonesia

Partisipasi. Kata tersebut merupakan kata kunci yang seringkali dikumandangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menerapkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan aspiratif. Pada era Orde Baru, “partisipasi” merupakan kata kunci yang sering diselipkan dalam setiap konsep dan implementasi program-program pembangunan ekonomi, terutama untuk menangkis anggapan bahwa pembangunan pada saat itu selalu bersifat sentralistik (top down). Sementara pada era Reformasi, kata tersebut menjadi suatu indikasi berjalannya demokratisasi dalam setiap proses-proses pembangunan Indonesia, dimana hal tersebut diharapkan dapat  menunjukkan bahwa Pemerintah di era sekarang ini selalu belajar dari kegagalan pembangunan Indonesia di era sebelumnya yang terkait dengan gaya sentralistik dari rejim terdahulu.

Continue Reading »

oleh Poppy Ismalina

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM dan Peneliti pada PSEKP (Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik) UGM. Mahasiswa PhD pada Faculty of Economics and Business, Univ.of Groningen, Belanda

1. Pengantar

Bicara tentang redefinisi atau reposisi hubungan Negara dan warganya, saya akan mengambil fakta yang sedang terjadi sekarang sebagai ilustrasi dari suatu kebijakan Negara. Yaitu pilihan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM.  Kebijakan kenaikan harga BBM adalah salah satu contoh bagaimana kebijakan Negara diputuskan. Kebijakan ini merepresentasikan kebijakan Negara karena segala kebijakan seputar APBN dan perubahannya diputuskan tidak hanya oleh lembaga eksekutif tetapi harus melalui persetujuan lembaga legislatif, yaitu DPR dalam hal ini, termasuk kebijakan kenaikan BBM ini.

Dalam diskusi ini saya akan mencoba memaparkan bagaimana karakteristik obyektif dari kebijakan negara di Indonesia. Dari ulasan tersebut, saya sangat khawatir bahwa di akhir diskusi nanti kita bisa simpulkan bahwa kebijakan-kebijakan negara yang terwujud secara konkret dalam APBN hanyalah hasil negosiasi politik elit. Jangankan bicara soal ideologi sebagai basis butir-butir anggaran tersebut, mencari indikasi adanya partisipasi dan keberpihakan pada rakyat dalam penyusunan APBN adalah hal yang sia-sia untuk kita lakukan.

Continue Reading »

(Persembahan dan Pengabdian Pemikiran pada

Konsistensi dan Perjuangan Pemikiran (alm) Pak. Muby)

Oleh Poppy Ismalina[1]

”Some Indonesians, including social scientists, especially economists,  argue that there is no entity such as ekonomi rakyat (people’s economy) or that there is no history of ekonomi rakyat. We believe that it is because they have never read books on Indonesian economic history”

(Mubyarto “A Development Manifesto” 2005)

Kekuatan lokal adalah salah satu jawaban besar dari upaya pencarian kekuatan tandingan globalisasi. Globalisasi yang melahirkan banyak permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan, dan marginalisasi sebagian besar penduduk dunia, memaksa orang untuk beralih dan memperkuat apa yang dimiliki dalam kehidupan lokalnya.  Seiring dengan merebaknya keyakinan orang akan fenomena globalisasi, banyak dorongan untuk kemudian mengeksplorasi kekuatan lokal, baik dari segi pemikiran maupun aksi. Robertson and Haquekhondker (1995) menegaskan bahwa the defense or promotion of the local is a global phenomenon.

Continue Reading »

Oleh Poppy Ismalina1

Development requires the removal of major sources of un-freedom: poverty as well as tyranny, poor economic opportunities as well as systematic social deprivation, neglect of public facilities as well as intolerance or over-activity of repressive states.

 

(Amartya Sen, 1999)

I. Yogyakarta: Berkembang dari Inisiatif Rakyat

Sebagai kota yang dianggap merepresentasikan nilai-nilai ‘kunci’ kebudayaan Jawa, Yogyakarta telah menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) utama di Indonesia. Program pariwisata kota ini selalu dikaitkan dengan daerah sekitarnya seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, wilayah Kaliurang di lereng Gunung Merapi, Pantai Parang Tritis, atau Gua Selarong.

Meskipun demikian, selain tempat-tempat wisata tersebut, baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing, pada umumnya juga terkesan dengan hiruk pikuk dagangan-dagangan lokal, mulai dari jajanan pasar, oleh-oleh makanan khas Yogya, sampai pada dagangan kerajinan khas Yogya. Cerita tentang bagaimana murah dan enaknya jajanan dan makanan di Yogya dan suasana guyub dalam transaksi jual belinya menjadi bagian dari kenangan yang tak terlupakan selepas meninggalkan Kota Yogya. Makan sambil nongkrong di tepi-tepi jalan sambil menikmati suasana malam Yogya juga menjadi kisah tersendiri. Tidak harus lesehan di Malioboro, tetapi juga di sepanjang jalan-jalan Yogyakarta. Hal-hal tersebut menjadi bagian dari “romantisme Yogyakarta”, kerinduan orang akan suasana Yogya. Continue Reading »